Kesultanan Aceh Darussalam
memulai pemerintahannya ketika Kerajaan Samudera Pasai sedang berada di ambang
keruntuhan. Samudera Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit hingga mengalami
kemunduran pada sekitar abad ke-14, tepatnya pada 1360. Pada masa akhir riwayat
kerajaan Islam pertama di nusantara itulah benih-benih Kesultanan Aceh
Darussalam mulai lahir. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing
kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan
Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura
(Indrapuri).
Dari penemuan yang dilacak berdasarkan penelitian batu-batu nisan yang berhasil ditemukan, yaitu dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). Pendiri sekaligus penguasa pertama Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau tanggal 8 September 1507 Masehi.
Keterangan mengenai keberadaaan Kesultanan Aceh Darussalam semakin terkuak dengan ditemukannya batu nisan yang ternyata adalah makam Sultan Ali Mughayat Syah. Di batu nisan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di Kandang XII Banda Aceh ini, disebutkan bahwa Sultan Ali Mughayat Syah meninggal dunia pada 12 Dzulhijah tahun 936 Hijriah atau pada 7 Agustus 1530. Selain itu, ditemukan juga batu nisan lain di Kota Alam, yang merupakan makam ayah Sultan Ali Mughayat Syah, yaitu Syamsu Syah, yang menyebutkan bahwa Syamsu Syah wafat pada 14 Muharram 737 Hijriah. Sebuah batu nisan lagi yang ditemukan di Kuta Alam adalah makam Raja Ibrahim yang kemudian diketahui bahwa ia adalah adik dari Sultan Ali Mughayat Syah.
Menurut catatan yang tergurat dalam prasasti itu, Raja Ibrahim meninggal dunia pada 21 Muharram tahun 930 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 November 1523. Raja Ibrahim merupakan tangan kanan Sultan Ali Mughayat Syah yang paling berani dan setia. Ibrahimlah yang memimpin serangan-serangan Aceh Darussalam terhadap Portugis, Pedir, Daya, dan Samudera Pasai, hingga akhirnya Ibrahim gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran besar itu. Tanggal-tanggal yang ditemukan di prasasti-prasasti di atas dengan sendirinya mengandung arti untuk dijadikan pegangan dalam menentukan jalannya catatan sejarah di Aceh dalam masa-masa yang dimaksud .
Dari penemuan yang dilacak berdasarkan penelitian batu-batu nisan yang berhasil ditemukan, yaitu dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). Pendiri sekaligus penguasa pertama Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau tanggal 8 September 1507 Masehi.
Keterangan mengenai keberadaaan Kesultanan Aceh Darussalam semakin terkuak dengan ditemukannya batu nisan yang ternyata adalah makam Sultan Ali Mughayat Syah. Di batu nisan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di Kandang XII Banda Aceh ini, disebutkan bahwa Sultan Ali Mughayat Syah meninggal dunia pada 12 Dzulhijah tahun 936 Hijriah atau pada 7 Agustus 1530. Selain itu, ditemukan juga batu nisan lain di Kota Alam, yang merupakan makam ayah Sultan Ali Mughayat Syah, yaitu Syamsu Syah, yang menyebutkan bahwa Syamsu Syah wafat pada 14 Muharram 737 Hijriah. Sebuah batu nisan lagi yang ditemukan di Kuta Alam adalah makam Raja Ibrahim yang kemudian diketahui bahwa ia adalah adik dari Sultan Ali Mughayat Syah.
Menurut catatan yang tergurat dalam prasasti itu, Raja Ibrahim meninggal dunia pada 21 Muharram tahun 930 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 November 1523. Raja Ibrahim merupakan tangan kanan Sultan Ali Mughayat Syah yang paling berani dan setia. Ibrahimlah yang memimpin serangan-serangan Aceh Darussalam terhadap Portugis, Pedir, Daya, dan Samudera Pasai, hingga akhirnya Ibrahim gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran besar itu. Tanggal-tanggal yang ditemukan di prasasti-prasasti di atas dengan sendirinya mengandung arti untuk dijadikan pegangan dalam menentukan jalannya catatan sejarah di Aceh dalam masa-masa yang dimaksud .
Prasasti Peninggalan
Kesultanan Aceh,
yang ditengarai sebagai Singgasana Sultan Aceh |
Aceh adalah wilayah yang
besar dan dihuni oleh beberapa pemerintahan besar pula. Selain Kesultanan Aceh
Darussalam dan Samudera Pasai, di tanah ini telah berdiri pula Kerajaan Islam
Lamuri selain Kesultanan Malaka yang memiliki peradaban besar di Selat Malaka.
Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam tidak lepas dari eksistensi Kerajaan
Islam Lamuri. Salah seorang sultan yang terkenal dari Kerajaan Islam Lamuri
adalah Sultan Munawwar Syah. Sultan inilah yang kemudian dianggap sebagai moyangnya
Sultan Aceh Darussalam yang terhebat, yakni Sultan Iskandar Muda. Pada akhir
abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya,
maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam, yang dalam
perkembangannya menjadi Kesultanan Aceh Darussalam.
Letak Ibukota Kesultanan Aceh,
Kutaraja,
yang kemudian dikenal dengan Nama "Bandar Aceh Darussalam" |
Masuknya Kolonialisme Barat
Kedatangan bangsa Eropa,
dalam hal ini Portugis selaku bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Aceh,
menjadi salah satu faktor utama runtuhnya Kerajaan Samudera Pasai, selain juga
disebabkan serangan Majapahit. Pada 1508, atau kurang dari setahun setelah
Sultan Ali Mughayat Syah memproklamirkan berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam,
armada Portugis pertama yang dipimpin Diogo Lopez de Sequeira tiba di perairan
Selat Malaka. Armada de Sequeira ini terdiri dari empat buah kapal dengan
perlengkapan perang. Namun, kedatangan rombongan calon penjajah asal Portugis
yang pertama ini tidak membuahkan hasil yang gemilang dan terpaksa mundur
akibat perlawanan dari laskar tentara Kesultanan Malaka.
Kedatangan armada Portugis
yang selanjutnya pun belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Pada
Mei 1521, penguasa Kesultanan Aceh Darussalam yang pertama, Sultan Ali Mughayat
Syah, memimpin perlawanan dan berhasil mengalahkan armada Portugis yang
dipimpin Jorge de Britto yang tewas dalam pertempuran di perairan Aceh itu.
Dalam menghadapi Kesultanan Aceh Darussalam dan keberanian Sultan Ali Mughayat
Syah, Portugis membujuk Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai untuk mendukungnya.
Setelah mengalami kekalahan dari Kesultanan Aceh Darussalam, armada Portugis kemudian melarikan diri ke Kerajaan Pedir, namun pasukan Aceh Darussalam tetap mengejar dan sukses menguasai wilayah Kerajaan Pedir. Pihak Portugis bersama Sultan Ahmad, Raja Kerajaan Pedir, melarikan diri lagi dan mencari perlindungan ke Samudera Pasai. Pasukan Sultan Ali Mughayat Syah meneruskan pengejarannya dan berhasil mematahkan perlawanan Pasai pada 1524. Sejumlah besar rampasan yang berupa alat-alat perang, termasuk meriam, digunakan tentara Aceh Darussalam untuk mengusir Portugis dari bumi Aceh.
Setelah mengalami kekalahan dari Kesultanan Aceh Darussalam, armada Portugis kemudian melarikan diri ke Kerajaan Pedir, namun pasukan Aceh Darussalam tetap mengejar dan sukses menguasai wilayah Kerajaan Pedir. Pihak Portugis bersama Sultan Ahmad, Raja Kerajaan Pedir, melarikan diri lagi dan mencari perlindungan ke Samudera Pasai. Pasukan Sultan Ali Mughayat Syah meneruskan pengejarannya dan berhasil mematahkan perlawanan Pasai pada 1524. Sejumlah besar rampasan yang berupa alat-alat perang, termasuk meriam, digunakan tentara Aceh Darussalam untuk mengusir Portugis dari bumi Aceh.
Kekalahan Portugis tersebut
sangat memalukan karena pasukan Aceh Darussalam mendapat barang-barang rampasan
dari alat-alat perang milik Portugis yang lebih memperkuat Aceh Darussalam .
Sultan Ali Mughayat Syah
memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang pemberani dan penakluk yang handal.
Selain berhasil mengusir Portugis serta menundukkan Kerajaan Pedir dan Samudera
Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah,
juga meraih kegemilangan dalam menaklukkan beberapa kerajaan lainnya di
Sumatra, seperti Kerajaan Haru, Kerajaan Deli, dan Kerajaan Daya.
Beberapa catatan dari Barat,
salah satunya yang ditulis oleh C.R. Boxer, mengatakan bahwa menjelang tahun
1530 armada perang Kesultanan Aceh Darussalam sudah mendapat kelengkapan perang
yang cukup lengkap dan mutakhir. Bahkan, sejarawan Portugis sendiri, Fernao
Loper de Costanheda, menyebut bahwa Sultan Aceh (Ali Mughayat Syah) lebih
banyak memperoleh pasokan meriam dibandingkan dengan benteng Portugis di Malaka
sendiri. Selain itu, menurut pejalan dari Barat lainnya, Veltman, salah satu
rampasan paling berharga dari Samudera Pasai yang berhasil dibawa pulang oleh
Sultan Ali Mughayat Syah adalah lonceng besar yang kemudian diberi nama “Cakra
Dunia”. Lonceng bersejarah merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho kepada Raja
Samudera Pasai ketika panglima besar dari Kekaisaran Tiongkok itu berkunjung ke
Pasai pada awal abad ke-15 .
Sultan Ali Mughayat Syah
memerintah Kesultanan Aceh Darussalam hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti
yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Aceh
Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau
bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan
Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun kerajaan Aceh
yang besar dan kokoh. Sultan Ali Mughayat Syah juga meletakkan dasar-dasar
politik luar negeri Kesultanan Aceh Darussalam, antara lain :
Mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak tergantung pada pihak
lain.
Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam
lain di nusantara.
Bersikap waspada terhadap kolonialisme Barat.
Menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar.
Menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan nusantara.
Sepeninggal Sultan Mughayat
Syah, dasar-dasar kebijakan politik ini tetap dijalankan oleh sultan-sultan
penggantinya. Sebagai penerus tahta Kesultanan Aceh Darussalam, diangkatlah
putra sulung almarhum Sultan Mughayat Syah yang bernama Salah ad-Din sebagai
penguasa Aceh Darussalam yang baru. Di bawah pemerintahan Sultan Salah ad-Din,
Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Malaka pada 1537 tetapi tidak berhasil.
Tahun 1539, kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dialihkan kepada anak
bungsu Mughayat Syah, yaitu Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau yang sering
dikenal juga dengan nama Sultan Mansur Syah. Adik dari Salah ad-Din ini
perlahan-perlahan mengukuhkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dengan
melakukan beberapa gebrakan. Tidak lama setelah dinobatkan, pada tahun yang
sama Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar menyerbu orang-orang Batak yang
tinggal di pedalaman. Menurut Mendez Pinto, pengelana yang singgah di Aceh pada
1539, balatentara Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah
al-Kahar, terdiri atas laksar-laskar yang antara lain berasal dari Turki,
Kambay, dan Malabar .
Hubungan Kesultanan Aceh Darussalam pada era Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar dengan kerajaan-kerajaan mancanegara tersebut memang cukup solid. Pada 1569, misalnya, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar mengirimkan utusannya ke Istanbul untuk meminta bantuan meriam. Tidak hanya memberikan meriam beserta ahli-ahli senjata untuk dikirim ke Kesultanan Aceh Darussalam, penguasa Turki juga mengirimkan pasukan perang untuk mendukung Aceh melawan Portugis. Bahkan, Sultan Turki juga memerintahkan Gubernur-Gubernur Yaman, Aden, serta Mekkah untuk membantu laskar Turki yang sedang bertolak menuju Aceh. Laksamana Turki, Kurt Oglu Hizir, diserahi memimpin ekspedisi tersebut dengan tugas khusus mengganyang musuh Aceh, mempertahankan agama Islam, dan merampas benteng-benteng kafir .
Hubungan Kesultanan Aceh Darussalam pada era Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar dengan kerajaan-kerajaan mancanegara tersebut memang cukup solid. Pada 1569, misalnya, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar mengirimkan utusannya ke Istanbul untuk meminta bantuan meriam. Tidak hanya memberikan meriam beserta ahli-ahli senjata untuk dikirim ke Kesultanan Aceh Darussalam, penguasa Turki juga mengirimkan pasukan perang untuk mendukung Aceh melawan Portugis. Bahkan, Sultan Turki juga memerintahkan Gubernur-Gubernur Yaman, Aden, serta Mekkah untuk membantu laskar Turki yang sedang bertolak menuju Aceh. Laksamana Turki, Kurt Oglu Hizir, diserahi memimpin ekspedisi tersebut dengan tugas khusus mengganyang musuh Aceh, mempertahankan agama Islam, dan merampas benteng-benteng kafir .
Selain terus berteguh
melawan kaum penjajah dari Barat, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar juga
melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang membantu Portugis.
Pasukan Aceh Darussalam menyerbu Kerajaan Malaka sebanyak dua kali (tahun 1547
dan 1568), menawan Sultan Johor karena membantu Portugis, serta berhasil
mengalahkan Kerajaan Haru (Sumatra Timur) pada 1564. Untuk melegalkan kekuasaan
Kesultanan Aceh Darussalam atas Kerajaan Haru, maka diangkatlah Abdullah, putra
pertama Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, untuk memegang kendali
pemerintahan Kerajaan Haru yang sudah takluk dan menjadi bagian dari kekuasaan
Kesultanan Aceh Darussalam. Namun, berbagai peperangan besar antara Kesultanan
Aceh Darussalam melawan Portugis memakan banyak korban dari kedua belah pihak
yang berseteru. Dalam suatu pertempuran yang terjadi pada 16 Februari 1568,
Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar kehilangan putra tercintanya, Sultan
Abdullah yang memimpin bekas wilayah Kerajaan Haru.
Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar tutup usia pada 8 Jumadil Awal tahun 979 Hijriah atau 28 September 1571 Masehi. Karena putra mahkota, Abdullah, gugur dalam sebuah pertempuran melawan Portugis, maka yang diangkat untuk meneruskan tampuk tertinggi tahta Kesultanan Aceh Darussalam adalah anak kedua almarhum yang bergelar Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah atau yang juga sering dikenal dengan nama Ali Ri`ayat Syah. Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah merupakan sosok pemimpin yang pengasih dan penyayang rakyatnya. Di bidang politik serta pertahanan dan keamanan, Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah berusaha meneruskan perjuangan ayahandanya dalam upaya mengusir kolonialis Portugis dari bumi Aceh.
Akan tetapi, pergerakan Sultan ini tidak segemilang sang ayah kendati dia sudah melalukan penyerangan ke Malaka hingga dua kali selama kurun 1573-1575. Ketahanan Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah semakin limbung ketika Aceh Darussalam menyerang Johor pada 1564, di mana Sultan ditangkap dan menjadi tawanan perang. Akhir pemerintahan Sultan Husin Ibnu Sultan `Ala`uddin Ri`ayat Syah, yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 7 tahun, berakhir ketika sang Sultan wafat pada 12 Rabi`ul Awal tahun 987 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 1578 dalam tahun Masehi.
Sepeninggal Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah, Kesultanan Aceh Darussalam memasuki masa-masa suram. Pengganti Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah dipercayakan kepada anaknya, Sultan Muda, namun pemerintahannya hanya bertahan selama 7 bulan. Karena ketika wafat Sultan Muda masih berusia belia dan belum memiliki keturunan, maka yang diangkat sebagai penggantinya adalah Sultan Sri Alam yang merupakan anak dari Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, penguasa ke-4 Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, Sultan Sri Alam, yang sebelumnya menjadi raja kecil di Pariaman (Sumatra Barat), ternyata tidak becus dalam mengelola Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam waktu singkat, hanya 2 bulan memerintah, Sultan Sri Alam pun mati terbunuh.
Roda pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam selanjutnya dijalankan oleh Sultan Zainal Abidin. Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam kali ini adalah cucu dari Sultan `Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau anak dari Sultan Abdullah, pemimpin wilayah Haru yang tewas ketika pertempuran melawan Portugis. Sama seperti penguasa sebelumnya, Sultan Zainal Abidin juga tidak mampu memimpin Kesultanan Aceh Darussalam dengan baik. Bahkan, Sultan ini merupakan sosok yang bengis, kejam, dan haus darah. Sultan Zainal Abidin tidak segan-segan membunuh demi memuaskan nafsu dan ambisinya. Sultan yang memerintah dengan tangan besi ini memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 10 bulan sebelum tewas pada 5 Oktober 1579
Setelah era tirani Sultan Zainal Abidin berakhir, penerus kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam sempat bergeser dari garis darah yang mula-mula. Dikisahkan, pada sekitar tahun 1577 Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Kesultanan Perak dan berhasil menewaskan pemimpin Kesultanan Perak, yakni Sultan Ahmad. Permaisuri Sultan Ahmad beserta 17 orang putra-putrinya dibawa ke Aceh sebagai bagian dari rampasan perang. Putra tertua Sultan Ahmad, bernama Mansur, dikawinkan dengan seorang putri Sultan Aceh Darussalam yang bernama Ghana. Tidak lama kemudian, Mansur ditabalkan menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam menggantikan Sultan Zainal Abidin, dengan gelar Sultan Ala al-Din Mansur Syah, dinobatkan pada 1579.
Sultan yang bukan berasal dari keturunan langsung sultan-sultan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam ini, berasal dari etnis Melayu Perak, adalah sosok yang alim, shaleh, adil, tapi juga keras dan tegas. Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur Syah, Kesultanan Aceh Darussalam nuansa agama Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakatnya. Untuk mendukung kebijakan itu, Sultan Mansur Syah mendatangkan guru-guru agama dan ulama ternama dari luar negeri. Namun, kepemimpinan agamis yang diterapkan Sultan Mansur Syah ternyata tidak membuat Aceh Darussalam berhenti bergolak. Pada 12 Januari 1585, ketika rombongan Kesultanan Aceh Darussalam dalam perjalanan pulang dari lawatannya ke Perak, Sultan Mansur Syah terbunuh.
Gugurnya Sultan Mansur Syah membuat garis tahta Kesultanan Aceh Darussalam kembali rumit untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin Aceh Darussalam yang selanjutnya. Atas mufakat para orang besar (tokoh-tokoh adat dan kesultanan yang berpengaruh dan dihormati), maka diputuskan bahwa yang berhak menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam untuk menggantikan Sultan Mansur Syah adalah Sultan Buyong dengan gelar Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra yang merupakan anak dari penguasa Inderapura, Sultan Munawar Syah. Namun, lagi-lagi kekuasaan pucuk pimpinan Kesultanan Aceh Darussalam tidak langgeng. Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra meninggal dunia pada 1589 dalam suatu peristiwa pembunuhan. Sebenarnya, yang akan dijadikan pemimpin Aceh Darussalam sebelumnya adalah Raja Ayim, cucu Sultan Mansur Syah, akan tetapi calon sultan muda ini juga tewas terbunuh.
Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang berikutnya adalah Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604). Pada era Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal berkuasa, kolonialisme Eropa kian merasuki bumi nusantara dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda. Tanggal 21 Juni 1595, armada dagang Belanda yang dipimpin de Houtman bersaudara, Cornelis dan Frederick, tiba di Aceh. Cornelis memimpin kapal “De Leeuw” sementara Frederick bertindak sebagai kapten kapal “De Leeuwin”. Pada awalnya kedatangan orang-orang Belanda disambut hangat oleh penduduk Aceh. Akan tetapi, kemunculan kaum pedagang Belanda di Aceh ternyata dianggap menimbulkan ancaman tersendiri bagi orang-orang Portugis yang sudah berada di sana sebelumnya. Portugis sendiri pada akhirnya dapat dilenyapkan dari bumi Aceh Darussalam pada 1606 berkat kegemilangan serangan yang dipimpin oleh Perkasa Alam yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam dan mashyur dengan nama Sultan Iskandar Muda.
Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar tutup usia pada 8 Jumadil Awal tahun 979 Hijriah atau 28 September 1571 Masehi. Karena putra mahkota, Abdullah, gugur dalam sebuah pertempuran melawan Portugis, maka yang diangkat untuk meneruskan tampuk tertinggi tahta Kesultanan Aceh Darussalam adalah anak kedua almarhum yang bergelar Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah atau yang juga sering dikenal dengan nama Ali Ri`ayat Syah. Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah merupakan sosok pemimpin yang pengasih dan penyayang rakyatnya. Di bidang politik serta pertahanan dan keamanan, Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah berusaha meneruskan perjuangan ayahandanya dalam upaya mengusir kolonialis Portugis dari bumi Aceh.
Akan tetapi, pergerakan Sultan ini tidak segemilang sang ayah kendati dia sudah melalukan penyerangan ke Malaka hingga dua kali selama kurun 1573-1575. Ketahanan Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah semakin limbung ketika Aceh Darussalam menyerang Johor pada 1564, di mana Sultan ditangkap dan menjadi tawanan perang. Akhir pemerintahan Sultan Husin Ibnu Sultan `Ala`uddin Ri`ayat Syah, yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 7 tahun, berakhir ketika sang Sultan wafat pada 12 Rabi`ul Awal tahun 987 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 1578 dalam tahun Masehi.
Sepeninggal Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah, Kesultanan Aceh Darussalam memasuki masa-masa suram. Pengganti Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah dipercayakan kepada anaknya, Sultan Muda, namun pemerintahannya hanya bertahan selama 7 bulan. Karena ketika wafat Sultan Muda masih berusia belia dan belum memiliki keturunan, maka yang diangkat sebagai penggantinya adalah Sultan Sri Alam yang merupakan anak dari Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, penguasa ke-4 Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, Sultan Sri Alam, yang sebelumnya menjadi raja kecil di Pariaman (Sumatra Barat), ternyata tidak becus dalam mengelola Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam waktu singkat, hanya 2 bulan memerintah, Sultan Sri Alam pun mati terbunuh.
Roda pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam selanjutnya dijalankan oleh Sultan Zainal Abidin. Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam kali ini adalah cucu dari Sultan `Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau anak dari Sultan Abdullah, pemimpin wilayah Haru yang tewas ketika pertempuran melawan Portugis. Sama seperti penguasa sebelumnya, Sultan Zainal Abidin juga tidak mampu memimpin Kesultanan Aceh Darussalam dengan baik. Bahkan, Sultan ini merupakan sosok yang bengis, kejam, dan haus darah. Sultan Zainal Abidin tidak segan-segan membunuh demi memuaskan nafsu dan ambisinya. Sultan yang memerintah dengan tangan besi ini memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 10 bulan sebelum tewas pada 5 Oktober 1579
Setelah era tirani Sultan Zainal Abidin berakhir, penerus kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam sempat bergeser dari garis darah yang mula-mula. Dikisahkan, pada sekitar tahun 1577 Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Kesultanan Perak dan berhasil menewaskan pemimpin Kesultanan Perak, yakni Sultan Ahmad. Permaisuri Sultan Ahmad beserta 17 orang putra-putrinya dibawa ke Aceh sebagai bagian dari rampasan perang. Putra tertua Sultan Ahmad, bernama Mansur, dikawinkan dengan seorang putri Sultan Aceh Darussalam yang bernama Ghana. Tidak lama kemudian, Mansur ditabalkan menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam menggantikan Sultan Zainal Abidin, dengan gelar Sultan Ala al-Din Mansur Syah, dinobatkan pada 1579.
Sultan yang bukan berasal dari keturunan langsung sultan-sultan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam ini, berasal dari etnis Melayu Perak, adalah sosok yang alim, shaleh, adil, tapi juga keras dan tegas. Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur Syah, Kesultanan Aceh Darussalam nuansa agama Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakatnya. Untuk mendukung kebijakan itu, Sultan Mansur Syah mendatangkan guru-guru agama dan ulama ternama dari luar negeri. Namun, kepemimpinan agamis yang diterapkan Sultan Mansur Syah ternyata tidak membuat Aceh Darussalam berhenti bergolak. Pada 12 Januari 1585, ketika rombongan Kesultanan Aceh Darussalam dalam perjalanan pulang dari lawatannya ke Perak, Sultan Mansur Syah terbunuh.
Gugurnya Sultan Mansur Syah membuat garis tahta Kesultanan Aceh Darussalam kembali rumit untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin Aceh Darussalam yang selanjutnya. Atas mufakat para orang besar (tokoh-tokoh adat dan kesultanan yang berpengaruh dan dihormati), maka diputuskan bahwa yang berhak menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam untuk menggantikan Sultan Mansur Syah adalah Sultan Buyong dengan gelar Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra yang merupakan anak dari penguasa Inderapura, Sultan Munawar Syah. Namun, lagi-lagi kekuasaan pucuk pimpinan Kesultanan Aceh Darussalam tidak langgeng. Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra meninggal dunia pada 1589 dalam suatu peristiwa pembunuhan. Sebenarnya, yang akan dijadikan pemimpin Aceh Darussalam sebelumnya adalah Raja Ayim, cucu Sultan Mansur Syah, akan tetapi calon sultan muda ini juga tewas terbunuh.
Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang berikutnya adalah Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604). Pada era Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal berkuasa, kolonialisme Eropa kian merasuki bumi nusantara dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda. Tanggal 21 Juni 1595, armada dagang Belanda yang dipimpin de Houtman bersaudara, Cornelis dan Frederick, tiba di Aceh. Cornelis memimpin kapal “De Leeuw” sementara Frederick bertindak sebagai kapten kapal “De Leeuwin”. Pada awalnya kedatangan orang-orang Belanda disambut hangat oleh penduduk Aceh. Akan tetapi, kemunculan kaum pedagang Belanda di Aceh ternyata dianggap menimbulkan ancaman tersendiri bagi orang-orang Portugis yang sudah berada di sana sebelumnya. Portugis sendiri pada akhirnya dapat dilenyapkan dari bumi Aceh Darussalam pada 1606 berkat kegemilangan serangan yang dipimpin oleh Perkasa Alam yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam dan mashyur dengan nama Sultan Iskandar Muda.
Masa Keemasan di Masa
Sultan Iskandar Muda
Ketika Houtman bersaudara
beserta rombongan armada Belanda tiba di Aceh, hubungan yang terjalin antara
Aceh dan Belanda berlangsung dengan kedudukan yang setara, terutama dalam hal
urusan perniagaan dan diplomatik (Isa Sulaiman, eds. 2003:5). Mengenai hubungan
perdagangan, de Houtman bersaudara atas nama kongsi dagang Belanda, meminta
kepada Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal sebagai pemimpin
Kesultanan Aceh Darussalam, agar diperbolehkan membawa lada dan rempah-rempah
dari Aceh. Sebagai gantinya, de Houtman berjanji akan membantu Sultan Ala`udin
Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal untuk memukul Johor yang saat itu sedang
berseteru dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Selama Sultan Ala`udin Ri`ayat
Syah Said Al-Mukammal memerintah selama 20 tahun, Kesultanan Aceh Darussalam
terus-menerus terlibat pertikaian besar dengan Kesultanan Johor. Perselisihan
antara Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal dan de Houtman mulai
timbul ketika orang-orang Belanda yang berada di Aceh mulai bersikap tidak
sopan. Frederick de Houtman beberapa kali mengatakan kebohongan ketika
berbicara dengan Sultan Aceh Darussalam.
Salah satu tindakan dusta
yang dilakukan Frederick de Houtman adalah ketika Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah
Said Al-Mukammal menanyakan di mana letak negeri Belanda dan berapa luasnya.
Frederick de Houtman lalu membuka peta bumi dan ditunjukkanlah pada Sultan
bahwa negeri Belanda itu besar, meliputi hampir seluruh benua Eropa, yakni
antara Moskow (Rusia) sampai dengan Venezia (Italia). Akan tetapi Sultan
Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal tidak begitu saja percaya terhadap
bualan Frederick de Houtman itu. Secara diam-diam, Sultan bertanya kepada orang
Portugis bagaimana sebetulnya negeri Belanda itu. Orang Portugis tersebut tentu
saja menjawab yang sebenarnya bahwa negeri Belanda hanya satu bangsa kecil,
bahwa negeri Belanda adalah negeri yang tidak punya raja (karena pada waktu itu
Belanda merupakan negara republik yang baru saja dicetuskan, yakni Bataafsche
Republik.
Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah
Said Al-Mukammal tentu saja murka karena telah diperdayai oleh orang asing yang
menetap di wilayahnya. Maka kemudian Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said
Al-Mukammal memerintahkan tentaranya untuk mencari, menangkap, dan kemudian
memenjarakan Frederick de Houtman. Konon, lima orang anak buah kapal Frederick
de Houtman dibebaskan karena bersedia masuk Islam. Rakyat Kesultanan Aceh
Darussalam bertambah geram terhadap awak-awak kapal Belanda karena kelakuan
mereka yang dinilai melewati batas. Ketika salah satu kapal Belanda merapat ke
Pulau Malavidam yang terletak di Lautan Hindia antara Sumatra dan Srilangka,
Cornelis de Houtman, saudara laki-laki Frederick, berkelakuan tidak sopan.
Diceritakan, Cornelis telah memaksa istri dari seorang tokoh masyarakat di
pulau itu supaya berjalan di hadapan orang-orang Belanda dalam keadaan
telanjang bulat. Setelah itu, Cornelis dengan paksa merampas barang-barang perhiasan
yang menempel di tubuh perempuan malang tersebut.
Kekejaman orang-orang
Belanda belum berhenti. Tidak lama setelah peristiwa memalukan di Pulau
Malavidam, terjadi perampasan yang dilakukan oleh para awak kapal Belanda
terhadap kapal-kapal dan perahu-perahu milik nelayan Aceh. Laksamana van
Caerden, pemimpin kapal Belanda itu, tidak segan-segan menyerang dan
menenggelamkan kapal-kapal Aceh yang ditemuinya. Kelakuan orang-orang Belanda
tersebut jelas menimbulkan ketegangan dengan pihak Kesultanan Aceh Darussalam
dan kondisi ini ternyata menyulitkan pihak Belanda. Jika bermusuhan terus
dengan Aceh, kerugiannya teramat besar, selain keamanan pelayaran laut, juga
sumber perdagangan di bagian itu tidak dapat direbut Belanda dari Portugis.
Jalur Perdagangan
Aceh pada Abad ke-17
|
Ketika Portugis dan Belanda
berebut pengaruh di tanah Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam justru mengalami
konflik internal. Pada April 1604, anak kedua Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said
Al-Mukammal, yaitu Sultan Muda, melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri, lalu
memproklamirkan dirinya menjadi sultan dengan gelar Sultan Ali Ri`ayat Syah.
Sebelumnya, Sultan Muda pernah diangkat sebagai wakil Sultan Ala`udin Ri`ayat
Syah Said Al-Mukammal, untuk memimpin Pedir yang telah berhasil ditaklukkan.
Namun, karena kinerja Sultan Muda dinilai tidak memuaskan, maka kemudian ia ditarik kembali ke Aceh Darussalam untuk membantu ayahnya sekaligus mendalami pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Kedudukan Sultan Muda di Pedir digantikan oleh saudaranya, Sultan Husin, yang sebelumnya diserahi tugas untuk mengkoordinir wilayah Pasai. Dari sinilah mulai timbul keinginan dari Sultan Muda untuk merebut tahta ayahnya, terlebih lagi sang putra mahkota, anak pertama Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal yang bernama Mahadiradja, telah gugur dalam suatu pertempuran. Tidak lama kemudian, masih di tahun 1604 itu, Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal akhirnya menutup mata.
Pemerintahan baru di bawah komando Sultan Muda alias Sultan Ali Ri`ayat Syah ternyata menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa pihak, termasuk dari saudaranya sendiri, yakni Sultan Husin yang berkuasa di Pedir. Rasa tidak puas atas kepemimpinan Sultan Ali Ri`ayat Syah di Kesultanan Aceh Darussalam juga ditunjukkan oleh seorang anak muda yang pemberani, bernama Darma Wangsa atau yang dikenal juga dengan panggilan kehormatan: Perkasa Alam. Karena Sultan Ali Ri`ayat Syah memandang bahwa pergerakan Perkasa Alam cukup membahayakan, maka kemudian Sultan Ali Ri`ayat Syah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Perkasa Alam. Namun, Perkasa Alam terlebih dulu mengetahui rencana itu dan lantas meminta perlindungan kepada Sultan Husin di Pedir.
Sultan Ali Ri`ayat Syah semakin murka dan kemudian dilakukanlah serangan yang cukup besar terhadap Pedir. Alhasil, Perkasa Alam dapat ditangkap dan dipenjarakan. Daro balik kurungan, Perkasa Alam mendengar bahaya-bahaya yang terjadi akibat agitasi Portugis dan tidak stabilnya kondisi rakyat Kesultanan Aceh Darussalam karena ketidakbecusan Sultan Ali Ri`ayat Syah. Maka dari itulah, Perkasa Alam kemudian mengirimkan pesan kepada Sultan Ali Ri`ayat Syah bahwa sekiranya dia dibebaskan dari penjara dan diberi perlengkapan senjata, dia berjanji akan dapat mengusir Portugis dari Bumi Serambi Mekkah. Boleh jadi karena Sultan Ali Ri`ayat Syah sudah frustasi dengan kekisruhan yang ditimbulkan oleh Portugis, maka permintaan Perkasa Alam tersebut dikabulkan.
Perkasa Alam kemudian memimpin perang melawan Portugis secara habis-habisan dan hasilnya memang tidak mengecewakan. Sekitar 300 orang serdadu Portugis tewas akibat serangan jitu yang dikomandani Perkasa Alam. Benteng yang diduduki Portugis dapat direbut kembali oleh pasukan Perkasa Alam. Karena mengalami kekalahan terbesar, Portugis memutuskan untuk lari dari Aceh dan mundur ke Malaka. Namun, di tengah jalan mereka berpapasan dengan armada Belanda yang kemudian menyerang mereka sehingga Portugis benar-benar terpukul mundur dan hancur.
Tanggal 4 April 1607, Sultan Ali Ri`ayat Syah mangkat. Terjadilah sedikit ketegangan sepeninggal Sultan Ali Ri`ayat Syah ihwal siapa yang berhak menyandang gelar sebagai Sultan Aceh Darussalam berikutnya. Perkasa Alam muncul sebagai kandidat terkuat karena didukung oleh segenap tokoh adat yang berpengaruh. Tidak seberapa lama, tersiarlah kabar bahwa Perkasa Alam didaulat menjadi penguasa Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan baru inilah yang kemudian terkenal dengan nama Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam. Kendati suasana berlangsung sedikit tegang, namun dalam waktu yang relatif tidak lama, Perkasa Alam atau yang bergelar sebagai Sultan Iskandar Muda, mampu menguasai keadaan dengan mengkoordinir alat-alat pemerintah, sipil, dan militer, sehingga kedudukannya sebagai Sultan Aceh Darussalam semakin teguh.
Perkasa Alam lahir pada 1590. Anak muda gagah perkasa ini adalah keturunan dari pemimpin Aceh Darussalam terdahulu, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar. Perkasa Alam juga dikenal dengan beberapa nama lain, di antaranya Darmawangsa dan Tun Pangkat. Setelah memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dan menyandang nama Sultan Iskandar Muda, gelarnya pun bertambah sebagai Mahkota Alam. Selain itu, Sultan Aceh Darussalam yang terbesar ini juga dikenal dengan nama kehormatan Sri Perkasa Alam Johan Berdaulat. Kadang-kadang orang menyebutnya dengan menyatukan nama-nama itu, yakni menjadi Perkasa Alam Maharaja Darmawangsa Tun Pangkat.
Berbagai nama dan gelar ini menunjukkan betapa mashurnya Sultan Iskandar Muda, baik di dalam maupun di luar Aceh, di dalam dan di luar kepulauan nusantara, sejak masa itu dan untuk beberapa waktu lamanya, bahkan hingga kini. Di dalam negeri Aceh sendiri tidak ada seorang putra Aceh yang tidak mengenal nama ini dari masa itu. Tiap-tiap orang sampai ke pelosok, tahu siapa Iskandar Muda, demikian sejak beratus-ratus tahun hingga sekarang (Said a, 1981:282).
Setelah berjaya menduduki tahta tertinggi Kesultanan Aceh Darussalam, Perkasa Alam yang bergelar Sultan Iskandar Muda segera merancang program untuk meluaskan wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Beberapa misi yang diusung dalam rangka program tersebut adalah antara lain :
Namun, karena kinerja Sultan Muda dinilai tidak memuaskan, maka kemudian ia ditarik kembali ke Aceh Darussalam untuk membantu ayahnya sekaligus mendalami pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Kedudukan Sultan Muda di Pedir digantikan oleh saudaranya, Sultan Husin, yang sebelumnya diserahi tugas untuk mengkoordinir wilayah Pasai. Dari sinilah mulai timbul keinginan dari Sultan Muda untuk merebut tahta ayahnya, terlebih lagi sang putra mahkota, anak pertama Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal yang bernama Mahadiradja, telah gugur dalam suatu pertempuran. Tidak lama kemudian, masih di tahun 1604 itu, Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal akhirnya menutup mata.
Pemerintahan baru di bawah komando Sultan Muda alias Sultan Ali Ri`ayat Syah ternyata menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa pihak, termasuk dari saudaranya sendiri, yakni Sultan Husin yang berkuasa di Pedir. Rasa tidak puas atas kepemimpinan Sultan Ali Ri`ayat Syah di Kesultanan Aceh Darussalam juga ditunjukkan oleh seorang anak muda yang pemberani, bernama Darma Wangsa atau yang dikenal juga dengan panggilan kehormatan: Perkasa Alam. Karena Sultan Ali Ri`ayat Syah memandang bahwa pergerakan Perkasa Alam cukup membahayakan, maka kemudian Sultan Ali Ri`ayat Syah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Perkasa Alam. Namun, Perkasa Alam terlebih dulu mengetahui rencana itu dan lantas meminta perlindungan kepada Sultan Husin di Pedir.
Sultan Ali Ri`ayat Syah semakin murka dan kemudian dilakukanlah serangan yang cukup besar terhadap Pedir. Alhasil, Perkasa Alam dapat ditangkap dan dipenjarakan. Daro balik kurungan, Perkasa Alam mendengar bahaya-bahaya yang terjadi akibat agitasi Portugis dan tidak stabilnya kondisi rakyat Kesultanan Aceh Darussalam karena ketidakbecusan Sultan Ali Ri`ayat Syah. Maka dari itulah, Perkasa Alam kemudian mengirimkan pesan kepada Sultan Ali Ri`ayat Syah bahwa sekiranya dia dibebaskan dari penjara dan diberi perlengkapan senjata, dia berjanji akan dapat mengusir Portugis dari Bumi Serambi Mekkah. Boleh jadi karena Sultan Ali Ri`ayat Syah sudah frustasi dengan kekisruhan yang ditimbulkan oleh Portugis, maka permintaan Perkasa Alam tersebut dikabulkan.
Perkasa Alam kemudian memimpin perang melawan Portugis secara habis-habisan dan hasilnya memang tidak mengecewakan. Sekitar 300 orang serdadu Portugis tewas akibat serangan jitu yang dikomandani Perkasa Alam. Benteng yang diduduki Portugis dapat direbut kembali oleh pasukan Perkasa Alam. Karena mengalami kekalahan terbesar, Portugis memutuskan untuk lari dari Aceh dan mundur ke Malaka. Namun, di tengah jalan mereka berpapasan dengan armada Belanda yang kemudian menyerang mereka sehingga Portugis benar-benar terpukul mundur dan hancur.
Tanggal 4 April 1607, Sultan Ali Ri`ayat Syah mangkat. Terjadilah sedikit ketegangan sepeninggal Sultan Ali Ri`ayat Syah ihwal siapa yang berhak menyandang gelar sebagai Sultan Aceh Darussalam berikutnya. Perkasa Alam muncul sebagai kandidat terkuat karena didukung oleh segenap tokoh adat yang berpengaruh. Tidak seberapa lama, tersiarlah kabar bahwa Perkasa Alam didaulat menjadi penguasa Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan baru inilah yang kemudian terkenal dengan nama Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam. Kendati suasana berlangsung sedikit tegang, namun dalam waktu yang relatif tidak lama, Perkasa Alam atau yang bergelar sebagai Sultan Iskandar Muda, mampu menguasai keadaan dengan mengkoordinir alat-alat pemerintah, sipil, dan militer, sehingga kedudukannya sebagai Sultan Aceh Darussalam semakin teguh.
Perkasa Alam lahir pada 1590. Anak muda gagah perkasa ini adalah keturunan dari pemimpin Aceh Darussalam terdahulu, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar. Perkasa Alam juga dikenal dengan beberapa nama lain, di antaranya Darmawangsa dan Tun Pangkat. Setelah memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dan menyandang nama Sultan Iskandar Muda, gelarnya pun bertambah sebagai Mahkota Alam. Selain itu, Sultan Aceh Darussalam yang terbesar ini juga dikenal dengan nama kehormatan Sri Perkasa Alam Johan Berdaulat. Kadang-kadang orang menyebutnya dengan menyatukan nama-nama itu, yakni menjadi Perkasa Alam Maharaja Darmawangsa Tun Pangkat.
Berbagai nama dan gelar ini menunjukkan betapa mashurnya Sultan Iskandar Muda, baik di dalam maupun di luar Aceh, di dalam dan di luar kepulauan nusantara, sejak masa itu dan untuk beberapa waktu lamanya, bahkan hingga kini. Di dalam negeri Aceh sendiri tidak ada seorang putra Aceh yang tidak mengenal nama ini dari masa itu. Tiap-tiap orang sampai ke pelosok, tahu siapa Iskandar Muda, demikian sejak beratus-ratus tahun hingga sekarang (Said a, 1981:282).
Setelah berjaya menduduki tahta tertinggi Kesultanan Aceh Darussalam, Perkasa Alam yang bergelar Sultan Iskandar Muda segera merancang program untuk meluaskan wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Beberapa misi yang diusung dalam rangka program tersebut adalah antara lain :
Menguasai seluruh negeri
dan pelabuhan di sebelah-menyebelah Selat Malaka, dan menetapkan terjaminnya
wibawa atas negeri-negeri itu sehingga tidak mungkin kemasukan taktik licik
pemecah-belah “devide et impera” yang diterapkan kaum penjajah dari Barat.
Memukul Johor supaya
tidak lagi dapat ditunggangi oleh Portugis ataupun Belanda.
Memukul negeri-negeri di
sebelah timur Malaya, sejauh yang merugikan pedagang-pedagang Aceh dan usahanya
untuk mencapai kemenangan dari musuh, seperti Pahang, Patani, dan lain-lain.
Memukul Portugis dan
merampas Malaka.
Menaikkan harga pasaran
hasil bumi untuk ekspor, dengan jalan memusatkan pelabuhan samudera ke satu
pelabuhan di Aceh, atau sedikit-dikitnya mengadakan pengawasan yang sempurna
sedemikian rupa sehingga kepentingan kerajaan tidak dirugikan (Said a,
1981:285).
Semenjak Sultan Iskandar
Muda memegang kendali pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam, wilayah Aceh
sendiri di sebelah timur sampai ke Tamiang disusun kembali, dan di sebelah
barat, terutama daerah-daerah di luar Aceh yang sudah dikuasai, seperti Natal,
Paseman, Tiku, Pariaman, Salida, dan Inderapura, kembali dipercayakan kepada
pembesar-pembesar yang cukup berwibawa dan ahli menjalankan tugas untuk
mengatur cukai-cukai dan pendapatan lain bagi pemasukan Kesultanan Aceh
Darussalam.
Sementara itu, setelah kekalahan Portugis, Belanda pun harus berpikir ulang dalam meneruskan usahanya untuk menduduki Aceh karena memperhitungkan posisi Sultan Iskandar Muda. Maka dari itu, sejak tahun 1606, Belanda lebih memusatkan perhatiannya ke tempat-tempat lain di luar Aceh. Mau tidak mau, Belanda harus memasang siasat dengan mendahulukan kepentingan untuk menguasai tempat-tempat lain, terutama Jawa dan Maluku. Belanda, di bawah kendali Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, memimpin Hindia Belanda sebanyak dua periode yakni pada 1619–1623 dan 1627–1629, sangat sadar bahwa Aceh saat itu tidak akan bisa dihadapi dengan cara militer. Coen menganggap lebih baik menjalankan politik adu domba atau pemecah belah saja. Tidak hanya Belanda saja yang gentar melihat kebesaran Kesultanan Aceh Darussalam di bawah komando Sultan Iskandar Muda, Inggris pun merasakan kecemasan yang sama. Untuk itulah kemudian Inggris lebih berkonsetrasi untuk beroperasi di daerah-daerah yang bukan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam.
Kesultanan Aceh Darussalam memiliki angkatan perang yang kuat sehingga mendukung upaya Sultan Iskandar Muda untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Dalam masa Sultan Iskandar Muda, seluruh Pantai Barat Sumatra hingga Bengkulu telah berada dalam kuasa Aceh Darussalam. Di tempat-tempat tersebut, terutama di pelabuhannya seperti Pariaman, Tiku, Salida, Indrapura, dan lain-lainnya, ditempatkanlah seorang panglima untuk memimpin masing-masing daerah taklukan. Kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda juga sudah meluas di seluruh Sumatra Timur. Dengan jatuhnya Pahang, Kedah, Patani, dan Perak, boleh dikatakan masa itu Semenanjung Melayu dengan Sumatra Timur, termasuk Siak, Indragiri, Lingga, serta wilayah-wilayah di selatannya, di mana di dalamnya terdapat Palembang dan Jambi, sudah menjadi bagian dari imperium Kesultanan Aceh Darussalam.
Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami puncak masa keemasan. Permintaan akan lada, yang kala itu menjadi komoditas yang cukup laku di pasaran Eropa, terus meningkat sehingga harganya pun melambung tinggi. Dalam keadaan demikian, bisa dikatakan hampir seluruh bandar dagang dan pelabuhan yang menghasilkan lada di seantero Sumatra dan Malaya, demikian juga dengan hasil-hasil lainnya, termasuk timah, telah berada di dalam koordinasi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Tidaklah mengherankan jika perekonomian Kesultanan Aceh Darussalam semakin mantap. Kas kesultanan bertambah penuh, pembangunan angkatan perang dapat diselenggarakan dengan lancar, demikian juga dengan pembangunan di sektor-sektor lain.
Sementara itu, setelah kekalahan Portugis, Belanda pun harus berpikir ulang dalam meneruskan usahanya untuk menduduki Aceh karena memperhitungkan posisi Sultan Iskandar Muda. Maka dari itu, sejak tahun 1606, Belanda lebih memusatkan perhatiannya ke tempat-tempat lain di luar Aceh. Mau tidak mau, Belanda harus memasang siasat dengan mendahulukan kepentingan untuk menguasai tempat-tempat lain, terutama Jawa dan Maluku. Belanda, di bawah kendali Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, memimpin Hindia Belanda sebanyak dua periode yakni pada 1619–1623 dan 1627–1629, sangat sadar bahwa Aceh saat itu tidak akan bisa dihadapi dengan cara militer. Coen menganggap lebih baik menjalankan politik adu domba atau pemecah belah saja. Tidak hanya Belanda saja yang gentar melihat kebesaran Kesultanan Aceh Darussalam di bawah komando Sultan Iskandar Muda, Inggris pun merasakan kecemasan yang sama. Untuk itulah kemudian Inggris lebih berkonsetrasi untuk beroperasi di daerah-daerah yang bukan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam.
Kesultanan Aceh Darussalam memiliki angkatan perang yang kuat sehingga mendukung upaya Sultan Iskandar Muda untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Dalam masa Sultan Iskandar Muda, seluruh Pantai Barat Sumatra hingga Bengkulu telah berada dalam kuasa Aceh Darussalam. Di tempat-tempat tersebut, terutama di pelabuhannya seperti Pariaman, Tiku, Salida, Indrapura, dan lain-lainnya, ditempatkanlah seorang panglima untuk memimpin masing-masing daerah taklukan. Kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda juga sudah meluas di seluruh Sumatra Timur. Dengan jatuhnya Pahang, Kedah, Patani, dan Perak, boleh dikatakan masa itu Semenanjung Melayu dengan Sumatra Timur, termasuk Siak, Indragiri, Lingga, serta wilayah-wilayah di selatannya, di mana di dalamnya terdapat Palembang dan Jambi, sudah menjadi bagian dari imperium Kesultanan Aceh Darussalam.
Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami puncak masa keemasan. Permintaan akan lada, yang kala itu menjadi komoditas yang cukup laku di pasaran Eropa, terus meningkat sehingga harganya pun melambung tinggi. Dalam keadaan demikian, bisa dikatakan hampir seluruh bandar dagang dan pelabuhan yang menghasilkan lada di seantero Sumatra dan Malaya, demikian juga dengan hasil-hasil lainnya, termasuk timah, telah berada di dalam koordinasi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Tidaklah mengherankan jika perekonomian Kesultanan Aceh Darussalam semakin mantap. Kas kesultanan bertambah penuh, pembangunan angkatan perang dapat diselenggarakan dengan lancar, demikian juga dengan pembangunan di sektor-sektor lain.
Ekspedisi
Milter Sultan Iskandar Muda
|
Di sisi lain, Sultan
Iskandar Muda ternyata masih penasaran dengan Portugis yang berlindung di
Malaka. Aceh melihat kedudukan Portugis di Malaka merupakan suatu ancaman besar.
Kendati sudah dalam kondisi terdesak, Portugis masih saja melakukan kegiatannya
dengan menghubungi negeri-negeri kecil yang sudah berada dalam kekuasaan
Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi, mau tidak mau Malaka dan Portugis harus
dikalahkan dan untuk itu rencana menyerang Malaka tetap merupakan program yang
selalu harus dijalankan dengan segera. Realisasi dari rencana itu terjadi pada
1629 di mana angkatan perang Kesultanan Aceh Darussalam menyiapkan pasukan
berkekuatan 236 buah kapal dengan 20.000 prajuritnya.
Ketika armada perang Kesultanan Aceh Darussalam tiba di perairan Malaka, terlibatlah pertempuran di laut melawan armada Portugis. Aceh menang telak dalam perang ini sehingga pecahlah kekuatan angkatan laut Portugis. Hal yang sama juga terjadi dalam pertempuran darat. Angkatan perang Aceh Darussalam yang perkasa mengurung laskar tentara Portugis selama berbulan-bulan hingga tidak berkutik. Meski di atas angin, namun Sultan Iskandar Muda ternyata bisa lalai juga. Karena terlalu berkonsentrasi dalam upaya pengepungan, angkatan perang Aceh Darussalam tidak memperhitungkan, dengan tidak mengadakan penjagaan yang ketat di laut, adanya bantuan-bantuan dari luar kepada Portugis. Portugis sendiri telah mengantisipasi strategi pengepungan oleh Aceh Darussalam dengan menyediakan bahan makanan di dalam benteng untuk berbulan-bulan lamanya.
Pemimpin terbesar Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, akhirnya meninggal dunia pada 28 Rajab 1046 Hijiriah atau 27 Desember 1636 Masehi, dalam usia yang relatif masih muda, 46 tahun. Menurut T.H. Zainuddin seperti yang dikutip oleh H. Mohammad Said dalam bukunya bertajuk “Aceh Sepanjang Abad” (Waspada Medan, 1981), Sultan Iskandar Muda mempunyai 3 orang anak. Pertama adalah seorang anak perempuan bernama Puteri Sri Alam, yang merupakan buah hati Sultan dengan Permaisuri dari Reubee. Kedua, dari selir yang berasal dari Habsyi, Sultan Iskandar Muda memperoleh anak lelaki bernama Imam Hitam, yang kelak menurunkan Panglima Polim. Anak terakhir Sultan Iskandar Muda adalah Meurah Peupok, diperoleh dari istri selir yang berasal dari Gayo. Menurut adat serta hukum yang berlaku di Aceh saat itu, anak dari selir tidak bisa diangkat menjadi raja (Said a, 1981:332). Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, eksistensi Kesultanan Aceh Darussalam masih terus berlanjut kendati belum bisa mencapai kejayaan seperti yang diperoleh semasa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda.
Keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam
Ketika armada perang Kesultanan Aceh Darussalam tiba di perairan Malaka, terlibatlah pertempuran di laut melawan armada Portugis. Aceh menang telak dalam perang ini sehingga pecahlah kekuatan angkatan laut Portugis. Hal yang sama juga terjadi dalam pertempuran darat. Angkatan perang Aceh Darussalam yang perkasa mengurung laskar tentara Portugis selama berbulan-bulan hingga tidak berkutik. Meski di atas angin, namun Sultan Iskandar Muda ternyata bisa lalai juga. Karena terlalu berkonsentrasi dalam upaya pengepungan, angkatan perang Aceh Darussalam tidak memperhitungkan, dengan tidak mengadakan penjagaan yang ketat di laut, adanya bantuan-bantuan dari luar kepada Portugis. Portugis sendiri telah mengantisipasi strategi pengepungan oleh Aceh Darussalam dengan menyediakan bahan makanan di dalam benteng untuk berbulan-bulan lamanya.
Pemimpin terbesar Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, akhirnya meninggal dunia pada 28 Rajab 1046 Hijiriah atau 27 Desember 1636 Masehi, dalam usia yang relatif masih muda, 46 tahun. Menurut T.H. Zainuddin seperti yang dikutip oleh H. Mohammad Said dalam bukunya bertajuk “Aceh Sepanjang Abad” (Waspada Medan, 1981), Sultan Iskandar Muda mempunyai 3 orang anak. Pertama adalah seorang anak perempuan bernama Puteri Sri Alam, yang merupakan buah hati Sultan dengan Permaisuri dari Reubee. Kedua, dari selir yang berasal dari Habsyi, Sultan Iskandar Muda memperoleh anak lelaki bernama Imam Hitam, yang kelak menurunkan Panglima Polim. Anak terakhir Sultan Iskandar Muda adalah Meurah Peupok, diperoleh dari istri selir yang berasal dari Gayo. Menurut adat serta hukum yang berlaku di Aceh saat itu, anak dari selir tidak bisa diangkat menjadi raja (Said a, 1981:332). Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, eksistensi Kesultanan Aceh Darussalam masih terus berlanjut kendati belum bisa mencapai kejayaan seperti yang diperoleh semasa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda.
Keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam
Kesultanan Aceh Darussalam
pernah pula dipimpin oleh seorang raja perempuan. Ketika Sultan Iskandar Tsani
mangkat, sebagai penggantinya adalah Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin alias Puteri
Sri Alam, istri dari Sultan Iskandar Tsani yang juga anak perempuan Sultan
Iskandar Muda. Ratu yang dikenal juga dengan nama Sri Ratu Safi al-Din Taj
al-Alam ini memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun (1641-1675).
Masa pemerintahan Sang Ratu diwarnai dengan cukup banyak upaya tipu daya dari
pihak asing serta bahaya pengkhianatan dari orang dalam istana. Masa
pemerintahan Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin selama 34 tahun itu tidak akan
bisa dilalui dengan selamat tanpa kebijaksanan dan keluarbiasaan yang dimiliki
oleh Sang Ratu. Dalam segi ini, Aceh Darussalam bisa membanggakan sejarahnya
karena telah mempunyai tokoh wanita yang luar biasa di tengah rongrongan
kolonialis Belanda yang semakin kuat.
Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sepeninggal Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin yang wafat pada 23 Oktober 1675 masih diteruskan oleh pemimpin perempuan hingga beberapa era berikutnya. Adalah Sri Paduka Putroe dengan gelar Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah yang menjadi pilihan para tokoh adat dan istana untuk memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang selanjutnya. Konon, dipilihnya Ratu yang juga sering disebut dengan nama Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam ini dilakukan untuk mengatasi usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh beberapa pihak yang merasa berhak. Namun pemerintahan Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam hanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya Sang Ratu menghembuskan nafas penghabisan pada 23 Januari 1678. Dua pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam setelah Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam masih dilakoni kaum perempuan, yaitu Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688), dan kemudian Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din (1688-1699).
Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sepeninggal Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin yang wafat pada 23 Oktober 1675 masih diteruskan oleh pemimpin perempuan hingga beberapa era berikutnya. Adalah Sri Paduka Putroe dengan gelar Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah yang menjadi pilihan para tokoh adat dan istana untuk memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang selanjutnya. Konon, dipilihnya Ratu yang juga sering disebut dengan nama Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam ini dilakukan untuk mengatasi usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh beberapa pihak yang merasa berhak. Namun pemerintahan Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam hanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya Sang Ratu menghembuskan nafas penghabisan pada 23 Januari 1678. Dua pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam setelah Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam masih dilakoni kaum perempuan, yaitu Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688), dan kemudian Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din (1688-1699).
Setelah era kebesaran Sultan Iskandar Muda berakhir, Belanda mencium peluang untuk kembali mengusik tanah Aceh. Memasuki paruh kedua abad ke-18, Aceh mulai terlibat konflik dengan Belanda dan Inggris. Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Pinang dirampas oleh Inggris. Tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh, dan pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda gagal menaklukkan Aceh. Pada 1883, 1892 dan 1893, perang kembali meletus, namun, lagi-lagi Belanda gagal merebut Aceh.
Beberapa Peninggalan
Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam yang Masih Tersisa.
Menara Suar yang
didirikan pada abad ke 17 untuk kelancaran transportasi laut kala itu dan
Menara Suar tersebut adalah Menara Suar yang pertama Pulau Breuh Kecamatan
ulau Aceh Kabupaten Aceh Besar.
|
Memasuki abad ke-20, dilakukanlah berbagai cara untuk dapat
menembus kokohnya dinding ideologi yang dianut bangsa Aceh, termasuk dengan
menyusupkan seorang pakar budaya dan tokoh pendidikan Belanda, Dr. Snouck
Hugronje, ke dalam masyarakat adat Aceh. Snouck Hugronje sangat serius
menjalankan tugas ini, bahkan sarjana dari Universitas Leiden ini sempat
memeluk Islam untuk memperlancar misinya. Di dalaminya pengetahuan tentang
agama Islam, demikian pula tentang bangsa-bangsa, bahasa, adat-istiadat di
Indonesia dan perihal yang khusus mengenai pengaruh-pengaruhnya bagi jiwa dan
raga penduduk (H. Mohammad Said b, 1985:91). Snouck Hugronje menyarankan kepada
pemerintah kolonial Hindia Belanda agar mengubah fokus serangan yang selama ini
selalu berkonsentrasi ke Sultan dan kaum bangsawan, beralih kepada kaum ulama. Menurut
Snouck Hugronje, tulang punggung perlawanan rakyat Aceh adalah kaum ulama. Oleh
sebab itu, untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh, maka serangan harus
diarahkan kepada kaum ulama Aceh tersebut. Secara lebih detail, Snouck Hugronje
menyimpulkan hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat menguasai Aceh, antara
lain :
Hentikan usaha mendekat Sultan dan orang besarnya.
Jangan mencoba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang
aktif, terutama jika mereka terdiri dari para ulama.
Rebut lagi Aceh Besar.
Untuk mencapai simpati rakyat Aceh, giatkan pertanian,
kerajinan, dan perdagangan.
Membentuk biro informasi untuk staf-staf sipil, yang
keperluannya memberi mereka penerangan dan mengumpulkan pengenalan mengenai hal
ihwal rakyat dan negeri Aceh.
Membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak
bangsawan Aceh dan membikin korps pangrehpraja senantiasa merasa diri kelas
memerintah (Said b, 1985:97).
Saran ini kemudian diikuti oleh pemerintah kolonial Hindia
Belanda dengan menyerang basis-basis para ulama, sehingga banyak masjid dan
madrasah yang dibakar Belanda. Saran Snouck Hugronje membuahkan hasil: Belanda
akhirnya sukses menaklukkan Aceh. Pada 1903, kekuatan Kesultanan Aceh
Darussalam semakin melemah seiring dengan menyerahnya Sultan M. Dawud kepada
Belanda. Setahun kemudian, tahun 1904, hampir seluruh wilayah Aceh berhasil
dikuasai Belanda. Walaupun demikian, sebenarnya Aceh tidak pernah tunduk
sepenuhnya terhadap penjajah. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat
dan masyarakat tetap berlangsung. Aceh sendiri cukup banyak memiliki sosok
pejuang yang bukan berasal dari kalangan kerajaan, sebut saja: Chik Di Tiro,
Panglima Polim, Cut Nya` Dhien, Teuku Umar, Cut Meutia, dan lain-lainnya. Akhir
kalam, sepanjang riwayatnya, Kesultanan Aceh Darussalam telah dipimpin lebih
dari tigapuluh sultan/ratu. Jejak yang panjang ini merupakan pembuktian bahwa
Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi peradaban besar yang sangat
berpengaruh terhadap riwayat kemajuan di bumi Melayu.
2. Silsilah
2. Silsilah
Sepanjang riwayat dari awal berdiri hingga keruntuhannya,
Kesultanan Aceh Darussalam tercatat telah berganti sultan hingga tigapuluh kali
lebih. Berikut ini silsilah para sultan/sultanah yang pernah berkuasa di
Kesultanan Aceh Darussalam :
Sulthan Ali Mughayat Syah (1496-1528)
Sulthan Salah ad-Din (1528-1537)
Sulthan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar (1537-1568)
Sulthan Husin Ibnu Sultan Alauddin Ri`ayat Syah (1568-1575)
Sulthan Muda (1575)
Sulthan Sri Alam (1575-1576)
Sulthan Zain Al-Abidin (1576-1577)
Sulthan Ala al-din mansyur syah (1576-1577)
Sulthan Buyong atau Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra
(1589-1596)
Sulthan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu
(1596-1604)
Sulthan Ali Riayat Syah (1604-1607)
Sulthan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam
(1607-1636)
Sulthan Iskandar Tsani (1636-1641)
Sulthanah (Ratu) Tsafiatu' ddin Taj 'Al-Alam / Puteri Sri
Alam (1641-1675)
Sulthanah (Ratu) Naqi al-Din Nur Alam (1675-1678)
Sulthanah (Ratu) Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688)
Sulthanah (Ratu) Kamalat Sayah Zinat al-Din (1688-1699)
Sulthan Badr al-Alam Syarif Hasyim Jamal al-Din (1699-1702)
Sulthan Perkasa Alam Syarif Lamtui (1702-1703)
Sulthan Jamal al-Alam Badr al-Munir (1703-1726)
Sulthan Jauhar al-Alam Amin al-Din (1726)
Sulthan Syams al-Alam (1726-1727)
Sulthan Ala al-Din Ahmad Syah (1723-1735)
Sulthan Ala al-Din Johan Syah (1735-1760)
Sulthan Mahmud Syah (1760-1781)
Sulthan Badr al-Din (1781-1785)
Sulthan Sulaiman Syah (1785-1791)
Sulthan Alauddin Muhammad Daud Syah (1791-1795)
Sulthan Ala al-Din Jauhar Alam Syah (1795-1815)
Sulthan Syarif Saif al-Alam (1815-1818)
Sulthan Ala al-Din Jauhar Alam Syah (1818-1824)
Sulthan Muhammad Syah (1824-1838)
Sulthan Sulaiman Syah (1838-1857)
Sulthan Mansyur Syah (1857-1870)
Sulthan Mahmud Syah (1870-1874)
Sulthan Muhammad Daud Syah (1874-1903)
( Catatan : Sulthan Aceh Ke-29 dan 31 adalah orang yang sama
)
3. Wilayah Kekuasaan
Daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam, dari masa awalnya hingga terutama berkat andil Sultan Iskandar Muda, mencakup antara lain hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tamiang, Pedir, Meureudu, Samalanga, Peusangan, Lhokseumawe, Kuala Pase, serta Jambu Aye. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga berhasil menaklukkan seluruh negeri di sekitar Selat Malaka termasuk Johor dan Malaka, kendati kemudian kejayaan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mulai mengalami kemunduran pasca penyerangan ke Malaka pada 1629.
Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam sekitar
Abad ke-14 dan 15 Masehi
|
Selain itu, negeri-negeri yang berada di sebelah timur
Malaya, seperti Haru (Deli), Batu Bara, Natal, Paseman, Asahan, Tiku, Pariaman,
Salida, Indrapura, Siak, Indragiri, Riau, Lingga, hingga Palembang dan Jambi.
Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam masih meluas dan menguasai seluruh Pantai
Barat Sumatra hingga Bengkulen (Bengkulu). Tidak hanya itu, Kesultanan Aceh
Darussalam bahkan mampu menaklukkan Pahang, Kedah, serta Patani. Pembagian
wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda
diuraikan sebagai berikut:
1. Wilayah Aceh Raja
Dibagi dalam tiga Sagoi (ukuran wilayah administratif yang
kira-kira setara dengan kecamatan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang
kepala dengan gelar Panglima Sagoe, yaitu:
Sagoe XXII Mukim,
Sagoe XXV Mukim
Sagoe XXVI Mukim.
Di bawah tiap-tiap Panglima Sagoe terdapat beberapa
Uleebalang dengan daerahnya yang terdiri dari beberapa Mukim (ukuran wilayah
administratif yang kira-kira setara dengan kelurahan/desa). Di bawah Uleebalang
terdapat beberapa Mukim yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Imeum.
Mukim terdiri dari beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang
kepala dengan gelar Keutjhi.
2. Daerah Luar Aceh Raja
Daerah ini terbagi dalam daerah-daerah Uleebalang yang
dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Uleebalang Keutjhi. Wilayah-wilayah
di bawahnya diatur sama dengan aturan wilayah yang berlaku di Daerah Aceh Raja.
3. Daerah yang Berdiri Sendiri
Di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam
terdapat juga daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam lingkup Daerah Aceh
Raja ataupun Daerah Luar Aceh Raja. Daerah-daerah yang berdiri di perintahkan
oleh uleebalang untuk tunduk kepada Sultan Aceh Darussalam (hasjmy, 1961:3)
4. Sistem Pemerintahan
Ketika dipimpin oleh Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar
(1577-1589), Kesultanan Aceh Darussalam sudah memiliki undang-undang yang
terangkum dalam kitab Qanun Syarak Kesultanan Aceh Darussalam. Undang-undang
ini berbasis pada Al-Quran dan Hadits yang mengikat seluruh rakyat dan bangsa
Aceh. Di dalamnya, terkandung berbagai aturan mengenai kehidupan bangsa Aceh,
termasuk syarat-syarat pemilihan pegawai kerajaan. Namun, fakta sejarah
menunjukkan, walaupun Aceh Darussalam telah memiliki undang-undang, ternyata
belum cukup untuk menjadikannya sebagai sebuah kerajaan konstitusional.
Pada era kepemimpinan Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said
Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604), Kesultanan Aceh Darussalam
memiliki susunan pemerintahan yang sudah cukup mapan. Kesultanan diperintah
oleh Sultan dengan bantuan lima orang besar (tokoh-tokoh yang dihormarti),
bendahara, empat syahbandar. Pada saat itu, angkatan perang yang dimiliki
Kesultanan Aceh Darussalam cukup kuat, yaitu mempunyai 100 kapal perang di mana
setiap kapal bisa ditempatkan sekitar 400 orang prajurit. Selain itu, Kesultanan
Aceh Darussalam juga mempunyai banyak sekali meriam-meriam besar yang terbuat
dari baja. Kekuatan pertahanan darat diperkuat juga dengan adanya barisan gajah
yang dipergunakan oleh para hulubalang (Said a, 1981:218-219).
Selanjutnya, pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada
masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) merupakan masa kebanggaan dan kemegahan,
tidak hanya dalam hal pengaruh dan kekuasaan, tetapi juga di bidang penertiban
susunan pemerintahan, terutama dalam hal mengadakan penertiban perdagangan,
kedudukan rakyat sesama rakyat (sipil), kedudukan rakyat terhadap pemerintah,
kedudukan sesama anggota pemerintahan, dan sebagainya. Sultan Iskandar Muda
telah merumuskan perundang-undangan yang terkenal dengan sebutan Adat Makuta
Alam yang disadur dan dijadikan landasan dasar oleh sultan-sultan setelahnya.
Penertiban hukum yang dibangun Sultan Iskandar Muda
memperluas kebesarannya sampai ke luar negeri, antara lain India, Arab, Turki,
Mesir, Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dan Tiongkok. Banyak negeri
tetangga yang mengambil aturan-aturan hukum di Aceh untuk ditiru dan
diteladani, terutama karena peraturan itu berunsur kepribadian yang dijiwai
sepenuhnya oleh hukum-hukum agama. Dengan demikian, Adat Makuta Alam yang
dicetuskan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda adalah adat yang
bersendi syara`. Hukum yang berlaku di Kesultanan Aceh Darussalam ada dua yakni
hukum Islam dan hukum adat.
Dalam makalah bertajuk “Ichtisar Susunan dan Sistem
Keradjaan Atjeh di Zaman Sultan Iskandar Muda” (1961) yang ditulis oleh A.
Hasjmy disebutkan, susunan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa
Sultan Iskandar Muda menempatkan Sultan sebagai penguasa tertinggi
pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sebagai
penguasa tertinggi, Sultan memiliki hak-hak istimewa, antara lain:
Pembebasan orang dari segala macam hukuman.
Membuat mata uang.
Memperoleh hak panggilan kehormatan “Deelat” atau “Yang
Berdaulat”.
Mempunyai kewenangan untuk mengumumkan dan memberhentikan
perang.
Mata uang Kesultanan Aceh Darussalam
|
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Sultan Aceh Darussalam
dibantu oleh beberapa lembaga pendukung kesultanan, yaitu antara lain:
1. Majelis Musyawarah
Ketua dari majelis ini adalah Sultan Aceh Darussalam
sendiri, sedangkan wakilnya adalah Wazir A`am (Menteri Pertama), dan
anggota-anggotanya diangkat dari kalangan beberapa menteri serta dari kaum
cerdik-pandai.
2. Pengadilan Sultan (Mahkamah Agung)
Sultan Aceh Darussalam juga menjadi ketua dari lembaga
pengadilan tertinggi ini, sedangkan sebagai wakil adalah Ketua Kadhi Malikul
Adil, dan anggota-anggotanya diangkat dari kalangan ulama dan cerdik-pandai.
3. Majelis Wazir (Dewan Menteri)
Sultan Aceh Darussalam duduk sebagai ketua majelis ini,
sedangkan Wazir A`am (Menteri Pertama) bertindak sebagai wakilnya, dan
anggota-anggotanya adalah dari kalangan para menteri kesultanan.
Selain itu, Sultan Aceh Darussalam bertindak sebagai
Panglima Tertinggi Angkatan Perang dan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan Perang
yang bergelar Laksamana sebagai wakilnya. Sultan juga berposisi sebagai
Pemimpin Tertinggi Kepolisian yang dibantu oleh Kepala Polisi Negara selaku
wakilnya. Ibukota Kesultanan Bandar Aceh Darussalam (termasuk istananya) berada
langsung di bawah pimpinan Sultan yang dibantu oleh pejabat dengan gelar Teuku
Panglima Kawaj sebagai wakilnya. Di samping itu, Sultan dibantu pula oleh dua
orang Sekretaris Kesultanan yang terdiri dari dua gelar, yaitu (1) Teuku Keureukon
Katibumuluk Sri Indrasura (jabatan ini kira-kira seperti Menteri Sekretaris
Negara), dan (2) Teuku Keureukon Katibulmuluk Sri Indramuda (semacam Ajun
Sekretaris Negara) (Hasjmy, 1961:2).
Kondisi
Sosial-Ekonomi
Penduduk Aceh sangat gemar berniaga. Mereka berbakat dagang
karena memiliki cukup banyak pengalaman dalam bidang tersebut. Selain itu,
kebanyakan masyarakat Aceh juga ahli dalam sektor pertukangan. Banyak di antara
penduduk Aceh yang bermatapencaharian sebagai tukang emas, tukang meriam,
tukang kapal, tukang besi, tukang jahit, tukang periuk, tukang pot, dan juga
suka membuat berbagai macam minuman. Mengenai alat transaksi yang digunakan,
pada sekitar abad ke-16, masyarakat Aceh yang bernaung di bawah pemerintahan
Kesultanan Aceh Darussalam sudah mengenal beberapa jenis mata uang. Uang yang
digunakan di Aceh kala itu terbuat dari emas, kupang, pardu, dan tahil .
Penutup
Sebagai penutup ada beberapa hal yang perlu disampaikan disini
sehubungan dengan peninggalan sejarah di Aceh. Sudah dapat
dipastikan bahwa setiap adanya perubahan akan membawa dampak yang luas
dalam berbagai segi. Terjadinya perubahan pembangunan di Aceh pasca tsunami
telah membawa dampak yang besar terhadap kelestarian peninggalan sejarah di
Aceh. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang tegas dari berbagai pihak
terutama pemerintah bahwa menyelamatkan dan melindungi peninggalan sejarah
merupakan kewajiban bersama. Oleh karena itu dalam penanganannnya harus melibatkan
berbagai unsur terkait yang profesional. Perlu adanya usaha pembinaan dan
peningkatan kesadaran sejarah kepada masyarakat untuk menjaga dan memelihara
peninggalan sejarah, sehingga kekayaan khasanah bangsa tetap terpelihara. Diharapkan
supaya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap peninggalan sejarah di
Aceh, secara maksimal diupayakan menyelamatkan dan melestarikan peninggalan
sejarah yang ada. Sosialisasi Undang-undang no.5 tahun 1992 tentang benda cagar
budaya
perlu diterapkan secara luas pada instansi- instansi pemerintah,
sehingga setiap peninggalan sejarah yang ada akan ditangani penuh tanggung jawab
dan tidak secara semena-mena. Kiranya perlu disadari bahwa peninggalan sejarah
yang ada di
Aceh dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan termasuk sebagai sumber
sejarah, kepentingan ilmu pengetahuan lainnya, kepariwisataan dan lainnya, juga
yang lebih penting adalah sebagai wujud jati diri dari sebuah bangsa. S e m o g a.
0 comments:
Posting Komentar